B. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya terdiri atas: 1. Kontrak Lumsum. c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. 2. Kontrak Harga Satuan. Pengertian Macam-Macam Jalan dan Pengelompokan Jalan di Indonesia. Lengkap. Tata kelola PBJ yang baru diatur melalui Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang Jasa oleh Satuan Pendidikan, dan diundangkan pada tanggal 14 April 2022. Kurniawan, S.T., M.B.A., Pejabat Fungsional Ahli Madya Direktorat Sekolah Dasar mengatakan, dari hasil evaluasi ditemukan bahwa peraturan tentang PBJ sebelumnya masih Procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa dari vendor rekanan atau pihak ketiga. Sedangkan, Purchasing adalah adalah serangkaian proses untuk membeli barang dan jasa. Meskipun pengertiannya mirip, namun fungsi dan metodenya berbeda. Kegiatan Procurement membutuhkan informasi lengkap, seperti: detail barang dan jasa yang dipesan Sebaliknya, pengadaan tidak lain adalah pengadaan atau pengaturan barang dan jasa yang mencakup meminta penawaran, menegosiasikan persyaratan, memeriksa kualitas barang yang dibeli dan melakukan pembayaran, dll. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Pembelian adalah proses taktis, sedangkan pengadaan adalah yang strategis. Latar Belakang. Pertimbangan penerbitan Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan Metode Pemilihan (pengadaan) adalah tata cara untuk melakukan pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.Berdasarkan Peraturan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Metode Pemilihan dapat dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektonik Instansi Terkait. Salah satu tugas PPK adalah menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa. Penyusunan spesifikasi teknis merupakan hak PPK dan tugas ini adalah sangat riskan dan krusial, karena spesifikasi merupakan dasar dalam proses pengadaan barang/jasa dan tidak boleh mengarah pada merek/brand tertentu. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PQgwD.